Manfaat Pajak Ditinjau dari Teori Hukum Positive

MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE Sadar Rahmanto Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Email : rahmanityo@gmail.com ABSTRACT Taxes are compulsory contributions to the state owed by the individual or entity who is forced by law not to get rewarded directly and used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. The development of highly dynamic tax rules with the system, mechanisms and procedures for the implementation of the rights and obligations of a simple tax with tax collection system that is Self Assessment System, expected good tax payers perform, so that taxpayers have a moral obligation to obey. Aspects of transparency in the implementation of the collection and payment of taxes is absolute in prioritizing because taxpayers are given the authority to determine the amount of tax payable, while the government (tax authorities) is passive as long as there is no discrepancy reports. This journal describes the positive legal review of tax benefits with tax collection system called Self Assessment System. Keywords: participation of the taxpayer, the tax rules ABSTRAK Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan peraturan pajak yang sangat dinamis dengan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System, diharapkan masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan dengan baik, sehingga wajib pajak memiliki kewajiban moral untuk mentaatinya. Aspek keterbukaan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak sangatlah mutlak di kedepankan karena wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan dari pemerintah ( fiskus ) bersifat pasif sepanjang tidak ada laporan ketidaksesuaian. Jurnal ini merupakan uraian tinjauan hukum positif mengenai manfaat pajak dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System. Kata Kunci : partisipasi wajib pajak, peraturan pajak A. Pendahuluan Peranan pajak sangatlah vital bagi kelangsungan suatu negara, pajak selama ini tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat pada umumnya, pajak sebagai pendukung kegiatan rumah tangga suatu negara didasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem desentralisasi dalam era otonomi memberikan dampak positif dan negatif kepada masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam setiap rangkaian dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut John Austin, “ The Province of Jurisprudence Determined 1832 “ 1. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yg berdaulat dalam suatu negara. 2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap & tertutup (closed logical system). Selanjutnya ilmu hukum (jurisprudence) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. 3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yg berdaulat. (Adi Sulistiyono, 2013 : 73). Suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Untuk melindungi dan menjaga kepentingan manusia di dalam suatu masyarakat umum terdapat beberapa kaedah sosial, seiring dengan berjalannya waktu dengan melalui proses yang panjang manusia membedakan kaedah-kaedah tersebut. Tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi: a. Kaedah kepercayaan atau keagamaan b. Kaedah kesusilaan 2. Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi : a. Kaedah sopan santun atau adat b. Kaedah hukum (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1978 : 16). Kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan) : das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkrit : das sein. (Sudikno Mertokusumo, 1988 : 16). Berkembangnya suatu konsep hukum tidaklah lepas dari perkembangan dinamika sosial politik, timbulnya hal tersebut disebabkan oleh kepentingan dari sebagian individu atau kelompok untuk “mengamankan” atau lebih tepatnya melegitimasi keinginan individu atau kelompok tersebut. “Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat” terdapat kecenderungannya, bahwa setiap rezim, membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya (Haryatmoko, 2001). Istilah positivisme mengacu pada hukum yang telah ditetapkan atau yang telah dikemukakan, inti positivisme hukum adalah pandangan bahwa keabsahan hukum dapat ditelusur ke sumber objektif dengan verifikasi, hukum itu ada secara independen yang ditetapkan oleh manusia. Menurut Hart, seorang pengikut faham positivisme, arti dari positivisme adalah sebagai berikut: a. Hukum adalah perintah; b. Analisis terhadap konsep - konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologi dan histori serta berlainan pula dari penilaian kritis; c. Keputusan-keputusan dapat diseduksikan secara logis dari peraturan-peratauran yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjukan pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas; d. Penghukuman (judgment) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian; e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme. (Satjipto Rahardjo,1986: 237) Sementara itu, prinsip-prinsip dalam positivisme hukum dapat dirangkum, sebagai berikut: a. Hukum adalah sama dengan undang-undang. Sebagai dasarnya bahwa hukum muncul berkaitan dengan timbulnya suatu negara, hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara; b. Hubungan antara hukum dan moral tidak ada suatu keterkaitan secara mutlak. Hukum merupakan sebuah hasil karya para ahli di bidang hukum; Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud perjanjian atau kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau perwakilannya. Hukum bukan di konsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak mengenai hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, yang untuk menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang secara normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. Adalah suatu gambaran konstruksi dalam alam pemikiran kaum legal positivist, bahwa setiap keyakinan pribadi manusia orang per orang yang subjektif itu, apabila telah bisa dipertemukan dalam suatu titik kesepakatan, lewat suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, akan mengalami proses objektivisasi dan positivisasi. Maka hasil kesepakatan itu akan menjadi berstatus sebagai hukum yang ruling. Untuk mengatur kehidupan bersama, keinginan dan kehendak-kehendak individual yang subjektif harus ditrasnsformasi menjadi suatu kehendak bersama, Perjanjian dan kesepakatan adalah proses objektivisasi yang menjadikan sesuatu yang metafisik dalam sistem moral manusia orang per orang menjadi positif di alamnya yang nyata. Teori kontrak sosial — sebagaimana yang telah diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1677, John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – adalah doktrin yang membenarkan kemungkinan terwujudnya rasa keadilan yang moral-subjektif (ius) menjadi norma keadilan yang lebih bersifat objektif dan memperoleh bentuknya yang positif (ius constitutum). Adalah seorang positivis Inggris benama Jeremy Bentham (1748 – 1832) yang dengan ajaran utilitarianisme-nya telah melakukan langkah lebih lanjut lagi: dari yang sebatas objektivisasi dan positivisasi ke tahap pendefinisian keadilan yang semula bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. The greatest number of the greatest benefit. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012 : 7). Pandangan positivisme merupakan sebuah model pemikiran yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Di mana pada abad-abad ini ilmu hukum banyak memusatkan perhatiannya pada penelaahan mengenai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ia juga banyak menaruh minat pada pemahaman dan pendefinisian istilah-istilah yang dipakai dalam tatanan tersebut. Adanya keadaan seperti tersebut diatas, didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen. John Austin ingin membatasi ilmu hukum, sebagi penyelidikan hukum apa adanya. Dengan ,mendasarkan definisinya tentang hukum sebagai perintah dari penguasa” (hukum positif diartikan sebagai suatu aturan berbuat yang umum, yang diberikan oleh golongan yang politis kedudukannya lebih tinggi kepada golongan yang politis lebih rendah), dengan demikian berarti ada person tertentu yang mengeluarkan perintah, dan ada person lain yang akan dikenai sanksi, bila mererka tidak mematuhinya. Berdasarkan pemahamannya tentang hukum tersebut Austin bertujuan untuk memisahkan dengan tegas antara hukum positif dari peraturan-peraturan sosial lain, memisahkan antara hukum positif dengan etik, karena menurut Austin, peraturan-peraaturan sosial lain, demikian pula etik tidaklah ditetapkan oleh person tertentu. (Paton G.W.tt.Jurusprudence: 15-16) Secara lebih tegas John Austin menyatakan bahwa: “Every law or rule (taken with the largest signification ehich can be given to the term properly) is a command. Or, rather, laws or rules, properly so called, are a species of command…” (Paton G.W.tt. Jurisprudence: 253) Sangatlah jelas dari pandangan Austin, bahwa hukum sebagai perintah, sedangkan undang-undang dan peraturan merupakan jenis dari perintah. Perintah yang dimaksud adalah perintah dari penguasa politik yang atas mandat dari kumpulan kehendak-kehendak individu menimbulkan kewajiban bagi orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya dan yang melanggar akan terkena sanksi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari para kumpulan kehendak individu tersebut. Terkait dengan hukum sebagai perintah, Hart menjelaskan dengan menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Austin : “The clearest and the most thorough attemp to analyse the concept of law in terms apparently simple element of commands and habits, wass that made by Austin in the Province Determined”. (H.L.A.Hart,1961: 18) Dalam pandangan Austin, hukum adalah suatu perintah. Ia melukiskan perintah itu, digambarkan dari seorang yang memegang senjata kepada seseorang pegawai bank. Perintah itu disertai ancaman :”Hand over the money or I will shoof”. Padahal sebenarnya perintah (command) bersifat melaksanakan kewenangannya terhadap seseorang bukannya untuk melukainya. Selanjutnya untuk memberikan pengertian hukum, Hart cenderung menggunakan istilah kewenangan (authority), dimana perintah itu tidak untuk menakut-nakuti tetapi untuk menghormatinya. Menerima dan memahami hukum sebagai suatu perintah saja, tampaknya kurang memberikan gambaran yang jelas dan lengkap, karena akan timbul pertanyaan mengenai pertimbangan pemikiran yang terkandung dalam perintah itu. Hart, lebih cenderung memandang hukum bukan sebagai perintah oleh pihak yang berkuasa, akan tetapi, sebagai pengaturan penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini sebagimana dikemukakan : “English law, French law, and the law of any modern country regulates the conduct of populations enhabiting territories with fairly well defined geograpical limits”. (H.L.A.Hart,1961: 24) Hukum dipandang dari fungsinya yakni mengatur masyarakat. Dalam konsep ini hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum ini abstracto pada suatu waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai suatu produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Masyarakat sebagai kehendak-kehendak individual yang subyektif memiliki kewajiban moral dalam pelaksanaan perjanjian dan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan yang di tetapkan oleh penguasa, sehingga penguasa dapat mewujudkan kehendak masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Negara selaku penguasa yang menjalankan kehendak-kehendak individu yang terwakilkan dalam suatu parlemen, untuk malaksanakan amanat tersebut maka negara menghimpun iuran dari masing-masing individu atau masyarakat untuk membiayai kegiatan operasional untuk menjalankan pemerintahan. Iuran yang di bebankan kepada masing-masing individu atau masyarakat disebut dengan pajak. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Bahkan, kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya. (Arief Budiman di dalam bukunya Bernard L. Tanya, 2011 : 30). Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21.html). Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran penguasa dan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian diatas dalam artikel ini, maka dianalisis mengenai ”Manfaat Pajak Ditinjau dari Teori Hukum Positive.” B. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki empat fungsi, yaitu : 1. Fungsi Anggaran ( budgetair ) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya