AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK Nama : Endah Retno Saraswati, NIM : S351308016, Judul : “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2016. Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara agama dan tidak dicatat oleh Negara. Serta untuk dapat mengetahui apakah anak tersebut dapat mendapatkan harta warisan dari Ayah kandung biologisnya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dan data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan analisis yuridis normatif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terjadi perkawinan yang menurut hukum Islam adalah sah, namun tidak dicatatkan oleh Negara. Dalam Perkawinan tersebut telah melahirkan anak, yang menurut Hukum Islam sah, namun karena terganjal tidak adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tidak diakui secara Hukum oleh Negara. Menurut Hukum Islam anak tersebut tidak sah dan tidak memiliki nasab dengan ayah kandung biologisnya karena lahir akibat dari perkawinan yang tidak sah menurut agama dan negara. Sehingga tersbut dikatakan sebagai anak zina karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sah secara agama maupun secara negara. Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak berlaku bagi pengakuan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara agama dan tidak dicatatkan. Hal tersebut karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga tidak sah secara agama. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari ayah kandung biologisnya, walaupun secara biologis dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah kandung biologisnya. Kata Kunci : Status Hukum Anak, Pencatatan pernikahan, MahkamahKonstitus