PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT KARENA JUAL BELI DI KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK Daike Ayu Pratiwi. S 351308072, 2015. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat Karena Jual Beli Di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Program Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan atas Tanah Hak Milik Adat di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan atas Tanah Hak Hak Milik Adat Karena Jual Beli dan penyelesaian terhadap hambatan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.Untuk mengetahui penyelesaian atas hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka. Tehnik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil kajian diperoleh hasil bahwa penelitian ini pendaftaran tanah bekas hak milik adat dilakukan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak secara sukarela dan wajib, dan adapun hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah, diantaranya hambatan dari pemerintah sendiri dan hambatan dari masyarat pemilik tanah. bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pendafatran tanah Pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain PPAT dengan Camat dan Kepala Desa, mengeluarkan beberapa program-program yang ditawarkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang ada didalam masyarakat antara lain: PRONA (Proyek Operasi Nasional Pertanahan), PRODA (Proyek Daerah), Swadaya Masyarakat, adalah supaya dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik dengan biaya yang murah perlu terus ditingkatkan guna mensukseskan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan upaya-upaya penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran tanah perlu dilakukan lebih intensif oleh aparat terkait yang berwenang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Katakunci:Pendaftaran tanah, tanah adat dan Jual Bel