Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan

Anditia Galih S., E0012032. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan serta adanya hambatan pada saat pelaksaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Adanya hambatan yang ditemukan maka tentunya harus ditemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan penelitian di di Kota Yogyakarta yang meliputi Dinas Ketertiban dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penelitian dilakukan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dengan dibutuhkannya penanganan terhadap masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga melakukan penggelandangan dan pengemisan. Proses penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari 2 (dua) tahap yakni tahap penertiban dan tahap penanganan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan gelandangan dan pengemis, pemerintah Kota Yogyakarta melangsungkan program pengentasan kemiskinan. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi berasal dari kurang efektifnya peran dinas terkait, serta peran serta masyarakat yang dirasa belum maksimal dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Kata kunci: Peraturan Daerah, Gelandangan Pengemis, Kemiskinan