OPTIMALISASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI KERUSAKANHUTAN

ABSTRAK Trias Hernanda S.311408011, 2016, Optimalisasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menanggulangi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Kawasan Hutan Gunung Muria) Tesis :Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tesis ini mengkaji tentang Optimalisasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk menegakan hukum dan sosialisasi aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diterapkan di kawasan Hutan Gunung Muria Kabupaten Kudus, jepara dan Pati Penelitian tesis ini merupakan penelitian nondoktrinal (empiris) data yang digunakan adalahdata sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, bentuk penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk preskriptif dan evaluatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Terdapat tiga komponen utama dalam analisis tesis ini reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari keseluruhan data yang didapat oleh penulis. Beradasarkan hasil penelitian yang penulis dapat dilapangan tentang optimalisasi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan mengalami kendala dalam penegakannya dan penerimaan pemahaman hukum, dikarenakan budaya hukum dari masyarakat di Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati berbeda beda dan masih banyak yang belum memhami subtansi Undang-Undang Kehutanan. Dan penegakan hukumnya hanya mengandalkan dari pihak Perhutani saja, harusnya ada dukungan dari pihak-pihak lain. Inti dari penelitian tesis ini adalah memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Kudus dan Jepara, Kph Pati dan dinas Kehutanan. Kata Kunci : Optimalisasi, Penegakan hukum, Kerusakan Hutan, Gunung Muri