ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL

Eunike Selend Suharto. 2016. E0012136. ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui rumusan tindak pidana eksploitasi seksual komersial dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan apakah pengaturan ancaman sanksi pidana dalam Perda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah tersebut terdiri Prostitusi dan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual. Pasal 4 mengenai melarang setiap orang melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis; melakukan kegiatan prostitusi anak, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis; menjadi pengirim, penerima, perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan prostitusi; menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan prostitusi. Pasal 5 mengenai Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual melarang setiap orang melakukan kegiatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual; menjadi pengirim, penerima, perantara dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual; Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual. Peraturan Daerah tersebut juga memuat ancaman sanksi pidana bagi pembeli jasa seks yang tidak tercantum dalam undang-undang lain. Adapun tentang rumusan ancaman sanksi pidananya, maka Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2) yang memperbolehkan ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kata kunci : Tindak Pidana Seksual Komersial, Sanksi Pidana, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 200