PRAKTIK PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK Penelitian mengenai persepsi praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh terbitnya regulasi mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut, salah satunya, mengatur tentang BUM Desa dengan demikian BUM Desa mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa. BUM Desa dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dan mewujudkan desa yang berdaya saing. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa khususnya di wilayah Povinsi Jawa Tengah. Peneliti juga ingin mengetahui gambaran praktik pengelolaan BUM Desa, permasalahan apa saja yang akan dihadapi, dan rekomendasi potensial yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan BUM Desa yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data primer melalui kuisioner pada pemerintah daerah dan pemerintah desa di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah daerah, yang diwakili oleh Inspektorat Kabupaten, mengenai pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa telah memiliki kesepemahaman tentang regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa kepala daerah perlu melakukan pendampingan dan pembinaan terkait sumber daya manusia yang ada di desa. Selain itu, kepala daerah perlu melakukan pengawasan terkait pengelolaan BUM Desa, serta perlu mendorong pemerintah desa untuk lebih maksimal dalam mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Keywords: persepsi pemerintah daerah dan pemerintah desa, BUM Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dana des