Prosedur penangkapan terduga teroris oleh detasemen khusus 88 ditinjau dari asas praduga tak bersalah

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Detasemen 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris terdapat pertentangan antara legal konsep antara KUHAP dan PERKAP. prosedur perkap yang dijalankan oleh densus 88 harus tetap terikat KUHAP akan tetapi ketika densus 88 dihadapkan oleh Prinsip Proporsional jika terdapat ancaman yang menjadi lebih mementingkan perkap dari pada aturan di dalam KUHAP apalagi didalam perkap terdapat pembolehan pelumpuhan tersangka yang merupakan pertentangan terhadap asas praduga tak bersalah,Rumusan masalah berdasarkan penjelasan diatas kemudian saya sebagai peneliti ingin melihat sejauh mana adanya dua legalitas ini apakah singkron atau malah membuat tidak efektifnya penegakakan hukum terkait legalitas ini, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan densus 88 mengabaikan praduga tak bersalah, Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, pengaturan standar operasional prosedur penangkapan terduga teroris. Hasil penelitian densus 88 dihadapkan dengan sebuah ancaman prosedur dalam PERKAP menjadi tidak normal dan malah menjadi prosedur yang mengenyampingkan KUHAP, beberapa faktor-faktor yang menyebabkabkan penerapan asas praduga tak bersalah tidak bisa digunakan yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, masih adanya penegak hukum yang kurang profesional, lembaga pengawas Densus 88 oleh DPR yang belum terbentu