Pertanggungjawaban pelaku usaha ojek online terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Keberadaan ojek online di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga tidak dapat memberikan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha ojek online terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha ojek online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha ojek online dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan penumpang dengan pelaku usaha ojek online dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen