Penegakan tindak pidana oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum kabupaten Bangka

Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penjualan minuman beralkohol merupakan upaya penindakan terhadap tindak pidana penjualan minuman beralkohol oleh SATPOL PP yang memiliki tugas untuk penegakan hukum menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan tindak pidana oleh SATPOL PP terhadap penjualan minuman beralkohol dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perilaku. Perilaku tersebut terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat hukum yang disebut juga pendekatan sosiologis hukum. Hasil dalam penelitian adalah penegakan tindak pidana penjualan minuman beralkohol oleh SATPOL PP dilakukan dengan upaya hukum berupa tindakan Non Yustisial dan tindakan Yustisial. Tindakan Non Yustisial berupa tindakan administratif dan tindakan penyitaan. Sedangkan tindakan Yustisial berupa tindakan penyidikan tindak pidana pelanggaran berupa proses penyelidikan, proses penyidikan, proses peradilan, dan proses eksekusi. Dan faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam melaksanakan suatu penegakan adalah faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bangk