Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area hutan produksi (di desa Rebo, Sungailiat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki sertifikat tanah yang termasuk dalam area kawasan hutan produksi di wilayah Desa Rebo Kabupaten Bangka. Sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat mempunyai hak terkuat dan terpenuhi sebagai alat pembuktian pemegang hak. Masyarakat yang memiliki sertifikat sudah turun-temurun atau lebih dari 20 tahun. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan kejadian di lapangan. Dimana data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu Masyarakat, Kantor Desa, Kantor Camat, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan dan Notaris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etis (keadilan) yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Desa Rebo dan teori utility yang bertujuan memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah banyak orang, maka pemerintah memberikan masyarakat Desa Rebo memanfaatkan hutan sebagai lahan mata pencaharian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi oleh pemerintah dengan kebijakan perubahan peraturan Surat Keputusan Mentri Kehutanan yang kebijakan perubahan tersebut telah merugikan masyarakat. Di dalam kebijakan perubahan peraturan tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-haknya yaitu tanah maupun bidang rumah, sehingga pemerintah memberikan suatu program untuk masyarakat yang menetap di area kawasan hutan produksi yaitu tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial untuk bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup, mensejahterakan masyarakat dan menangani maupun menyelesaikan konflik agraria didalam kawasan hutan