Penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kreditur sebagai pihak yang mengalami kerugian terbesar harus mengambil tindakan yang tepat. Begitu pula debitur yang seharusnya dapat bertindak dengan itikad yang baik sehingga menghindari timbulnya permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penggadaian objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang bersangkutan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori fiksi hukum, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kebebasan berkontrak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menggadaikan objek kendaraan tanpa persetujuan kreditur termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, perjanjian antara debitur dan kreditur gadai dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur objektif syarat sah perjanjian. Akibat dari permasalahan ini ialah debitur dapat diancam pidana penjara dan denda serta dapat digugat untuk mengganti kerugian. Bagi kreditur fidusia, ia akan mengalami sejumlah kerugian sedangkan bagi kreditur gadai, ia tidak mendapatkan perlindungan hukum