KEDUDUKAN KECAMATAN BERDASARKAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL MELALUI OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (STUDI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI)

Parmin, NIM R100030068, Kedudukan Kecamatan Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Melalui Optimalisasi Manajemen Pemerintahan (Studi Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Di Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri), Program Pasca Sarjana, Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dewasa ini, akuntabilitas suatu organisasi menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan manusia yang menuntut adanya transparansi dalam berbagai bidang. Akuntabilitas memuat nilai pertanggung jawaban kinerja yang pada akhirnya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Meskpiun demikian khususnya di organisasi publik, para perangkat belum mempunyai kemampuan yang baik untuk mengupayakan akuntabilitas kerja. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui optimalisasi manajemen pemerintahan. Di Kecamatan Giritontro, akuntabilitas diupayakan melalui optimalisasi manajemen pemerintahan yang diterapkan dengan melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. Hasil penelitian dilihat dari aspek normatif dan sosiologis menjelaskan bahwa proses mewujudkan Kecamatan Giritontro yang akuntabel melalui optimalisasi manajemen pemerintahan menjumpai beberapa kendala yang sekaligus ditampilkan juga solusi pemecahan kendala tersebut. Dari aspek normatif dijumpai adanya kecenderungan perubahan peraturan pada kurun waktu ke depan di samping belum dimasukkannya unsur akuntabilitas itu sendiri pada tataran normatif semacam Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan organisasi kecamatan. Oleh karena itu direkomendasikan agar unsur akuntabilitas secara jelas diatur sehingga pelaksanaannya akan menjadi optimal. Aspek sosiologis menjelaskan adanya kendala yang menyangkut kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman tentang kerangka kerja akuntabilitas itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan beberapa langkah penyelesaian seperti pembinaan perangkat, peningkatan koordinasi kerja, serta penyusunan kerangka kerja akuntabilitas dengan melihat pada dasar pembenahan administrasi kerja yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif dimana berusaha menemukan fakta dan data di lapangan sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang sebenarnya yaitu dapat ditentukan kaidah umum, dengan menggunakan pendekatan kaidah hukum. Informan dalam penelitian adalah pejabat yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan mengenai kedudukan kecamatan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel melalui optimalisasi manajemen pemerintahan yaitu Camat Giritontro dan jajaran perangkatnya, Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Giritontro. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumenter sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kaidah hukum dan Teknik SWOT