KEPASTIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELARANG KETERLIBATAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XIV/2016

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 tentangpencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun2006 menyangkut pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diridalam pemilihan kepala daerah. Kemudian muncul undang-undang baru yangmemuat pembatasan hak mantan narapidana yaitu Pasal 169 Huruf p, Pasal 182Huruf g, Pasal 240 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum. Sehingga menarik untuk dikembangkan lebih lanjutmenyangkut kepastian hukum terhadap pasal-pasal yang memuat pembatasan hakmantan narapidana tersebut dengan cara mengkaji putusan Mahkamah Konstitusimerupakan perintah atau larangan yang setingkat keberadaannya denganperundang-undangan atau tidak dan menganalisis kekuatan putusan MahkamahKonstistusi mempengaruhi perundang-undangan lain secara keseluruhan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalis putusanMahkamah Konstitusi merupakan perintah atau larangan yang setingkatkeberadaannya dengan perundang-undangan atau tidak dan menganalisis kekuatanputusan Mahkamah Konstistusi mempengaruhi perundang-undangan lain secarakeseluruhan serta perwujudan harmonisasi dan kepastian hukum antara sesamaundang-undang juga putusan Mahkamah Konstitusi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridisnormatif. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarahhukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan adalah dataskunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahanhukum tersier. Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, skunder,tersier, serta informasi dari para ahli akan dianalisis dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusimerupakan aturan yang memiliki derajat setingkat dengan perundang-undanganuntuk dilaksanakan. Karena antara keduanya bisa saling mencabutkeberlakuannya. Namun dari kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusilebih tinggi daripada undang-undang, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusibersifat final dan mengikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya.Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/Puu-Xiv/2016 danUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum jelas bahwaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak diindahkan dalam pembentukanperundang-undangan. Meskipun putusan MK tersebut bersifat khusus, namunbentuk putusannya akan selalu diikuti oleh hakim konstitusi berikutnya. Sehinggamemungkinkan pembatasan mantan narapidana yang tercantum pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak memilki kekuatan hukum dan kepastianhukum. Sifat final dan mengikat yang berada pada putusan Mahkamah Konstitusisudah sangat jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat bisamempengaruhi semua undang-undang. Terutama undang-undang yang mengaturprihal yang sama dengan kasus yang sudah memilki putusan MahkamahKonstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengikuti putusan MahkmahKonstitusi sebelumnya. Sehingga undang-undang yang memuat prihal yang samadipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dengan dasar ini dapatdimengerti bahwa setiap perundang-undangan yang memuat pelarangan mantannarapidana untuk menjadi pejabat publik tentu harus direvisi.Disarankan adanya suatu aturan hukum yang mempertegas teknisimplementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan perundang-undangan. Tersedianya suatu wadah pengujian kembali terhadap putusanMahkamah Konstitusi. Sehingga setiap putusan yang dianggap tidak sesuai lagidengan perkembangan masyarakat dapat diajukan peninjauan kembali. Misalkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 yang penulis anggaptidak sessuai lagi dengan kondisi perkembangan pemerintahan Indonesia dalamupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Hal ini tentu terlebihdahulu dengan cara membatasi pemerintahan dari orang-orang yang pernahbermasalah dengan hukum