PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK SECARA ADAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH TAPAKTUAN)

ABSTRAK SRI WIDYASTUTI, 2019PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK SECARA ADAT (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Tapaktuan)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 71), pp.,bibl.,app., Adi Hermansyah, S.H., M.H.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat pada Pasal 3 menyebutkan kehidupan adat istiadat berasaskan keadilan, keharmonisan, dan kedamaian. Namun pada kenyataannya dalam menjatuhkan sanksi adat kepada anak yang berprilaku sosial menyimpang yang terjadi di kota Tapaktuan yang diselesaikan secara adat belum sepenuhnya sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga belum sepenuhnya berdasarkan asas yang disebutkan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual, untuk menjelaskan proses penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh anak, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya terhadap proses penyelesaian secara adat.Perolehan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informen.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual ialah orang tua terlalu memberikan kepercayaan dan kebebasan lebih kepada anak, kurangnya pendidikan agama dari keluarga, penyalahgunaan kecanggihan teknologi, keterbatasan fasilitas rumah, dan keinginan mencoba hal baru, serta faktor lingkungan sekitar tempat tinggal. Penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. Hambatan dalam penyelesaian perkara secara adat adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan peradilan adat yang kurang profesional, serta kurangnya fasilitas pengaman bagi pihak P2TP2A, sedangkan upaya penyelesaian perkara anak melalui hukum adat adalah menimalisir membawa kasus yang berkaitan dengan anak sampai ke pihak kepolisian.Disarankan kepada MAA untuk melatih perangkat adat gampong agar lebih memahami aturan dan sanksi adat yang arif dan bijaksana khususnya kasus yang menangani masalah anak dengan menjungjung tinggi kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Ana