KETEPATAN WAKTU NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN DI BANDA ACEH

KETEPATAN WAKTU NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINANFIDUSIA SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAANDI BANDA ACEH Tari Kharisma Handayani*Sanusi**Darmawan*** ABSTRAK Lembaga pembiayaan membutuhkan seorang notaris dalam pengikatanjaminan fidusia dan dalam pendaftaran obyek jaminan yang dijadikan jaminanhutang pada lembaga pembiayaan tersebut. Jaminan fidusia tersebut wajibdidaftarkan secara elektronik pada sistem administrasi pendaftaran jaminanfidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Pendaftaran tersebut haruslahdiajukan dalam jangka waktu 30 hari, terhitung sejak tanggal pembuatan aktajaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesa Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan BiayaPembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapatketidaktepatan waktu notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentangpertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap pendaftaran jaminan fidusialembaga pembiayaan secara elektronik yang melewati jangka waktu, faktorpenyebab terlambatnya pendaftaran jaminan fidusia lembaga pembiayaan secaraelektronik oleh notaris di Banda Aceh, dan akibat hukum pendaftaran jaminanfidusia lembaga pembiayaan secara elektronik yang sudah lewat jangka waktu.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris.Dalam penelitian hukum normatif di kaji asas-asas dan norma-norma serta bahanpustaka atau data sekunder. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris dikajihukum sebagai gejala masyarakat atau perilaku yang berpola. Data primer dalampenelitian tesis ini diperoleh dengan cara mewawancarai responden yaitu notaris,lembaga pembiayaan dan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Aceh, dan Informan yaitu akademisi hukum danpimpinan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Aceh guna mendapatkankejelasan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktiknya tanggung jawab notaris sebagai kuasa dari lembaga pembiayaan atas keterlambatan pendaftaranjaminan fidusia tersebut adalah dengan segera mendaftarkan jaminan fidusia yangterlambat tersebut setelah notaris membuat akta jaminan fidusia baru atau aktapenegasan atas akta jaminan fidusia yang nomor dan tanggal aktanya telah matidengan menghadirkan para pihak. Namun ada beberapa notaris yang hanya merubah nomor dan tanggal akta jaminan fidusia tersebut tanpa menghadirkanpihak-pihak yang bersangkutan. Keterlambatan pendaftaran tersebut disebabkanoleh sistem pelayanan online yang sering error. Order fidusia yang tidak wajarjumlahnya diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada notaris, ketidaklengkapanberkas yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan, kelalaian staf, dan adanyaperubahan pada perjanjian fidusia yang mengharuskan akta jaminan fidusiadisesuaikan dengan data perjanjian yang baru. Akibat hukum yang timbul atasketerlambatan pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan kreditur kehilangan hakhakdidahulukan (droit de preference), obyek jaminan fidusia tidak dapatdieksekusi karena sertifikat fidusia sendiri terlambat dibuat. Namun keterlambatanpendaftaran fidusia tidak mengakibatkan akta jaminan fidusia batal demi hukum,tetapi akta tersebut tidak melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyaikekuatan eksekutorial. Tanggung jawab secara perdata terhadap ketidaktepatan waktu notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia lahir berdasarkan kuasa yang diberikan olehlembaga pembiayaan kepada notaris untuk mengurusi semua kepentinganlembaga pembiayaan terkait pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftarannya.Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan fidusia tersebut tidak hanyadisebabkan oleh faktor intern dari notaris, namun juga disebabkan oleh faktorekstern. Ketidaktepatan waktu dalam pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkantidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk pihak-pihakterkait. Diharapkan ke depannya notaris lebih bertanggungjawab dalammenjalankan tugasnya dengan memperbaiki kinerja agar proses pendaftaranjaminan fidusia tidak terlambat lagi. Diharapkan sistem aplikasi pendaftaranjaminan fidusia berfungsi lebih baik agar meminimalisasikan gangguan yangterjadi saat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Notaris harus lebih bijakdalam menjalin kerja sama, tidak menjerat diri untuk mengikuti target kerjalembaga pembiayaan yang secara hukum tidak wajar. Kepada staff bagianpendaftaran fidusia lebih meningkatkan kinerja, tidak lalai atas pekerjaan yangdibebankan kepadanya, demikian juga lembaga pembiayaan untuk lebih telitimemberikan berkas kepada notaris. Diharapkan kedepannya aturan hukummengenai pendaftaran jaminan fidusia dapat segera dilakukan penyempurnaandengan mencantumkan sanksi secara tegas untuk pihak yang terlambat melakukanpendaftaran fidusia