IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN DI KANTOR KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN PULAU BAAI PROVINSI BENGKULU

Kegiatan pelayaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan merupakan kegiatan yang berbahaya, tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan di dunia rata-rata 80 orang setiap 100.000 awak kapal, hal ini meningkatkan perhatian badan dunia (IMO, FAO, ILO) terhadap peningkatan keselamatan tenaga kerja kapal penangkap ikan. Penyebab kecelakaan utama pada kapal penangkap ikan adalah rendahnya kesadaran awak kapal tentang penting keselamatan kerja pada kegiatan penangkapan ikan baik keselamatan awak kapal, kapal, muatan serta lingkungan perairannya. Maka untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja dilaut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang mana dalam pasal 42 ayat 3. Peraturan mengenai tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sehingga permasalahan yang ingin dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan yang dilaksanakan oleh kantor Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Pulau Baai Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan yang dilaksanakan oleh kantor Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Pulau Baai Provinsi Bengkulu. Untuk menjelaskan penelitian diatas maka penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian pada proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan yang dilaksanakan oleh kantor Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Pulau Baai Provinsi Bengkulu dengan menggunakan teori proses implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Charles O. Jones yakni Organisasi, Interpretasi dan Penerapan. Hasil dari penelitian ini adalalah UPTD BPP Pulau Baai Provinsi Bengkulu sub seksi Kesyahbandaran yang menjadi pelaksana kebijakan dari peraturan diatas stafnya telah diangkat sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan keahlian dibidang Kesyahbandaran namun jumlah staf dari pelaksana kebijakan tidak memadai jumlahnya sehingga mengakibatkan kegiatan interpretasi dan penerapan kebijakan menjadi kurang berjalan dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut