Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Terkait Pornografi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan mengkaji bagaimana landasan filosofis asas perlindungan anak dan pengaturan pomografi anak dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dan bagaimana seharusnya hakikat peraturan hukum terkait pornografi anak di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran antara yuridis normatif dengan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Data kepustakaan dianalisis sesuai kualifikasi dan klasifikasi, mana yang termasuk pornografi anak dan mana masuk dalam kelompok pembaharuan hukumnya. Metode ini dilakukan dengan harapan agar dapat mencari kepastian hukum atau aturan hukum yang paling layak diterapkan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Di samping menggunakan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menggunakan juga pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang di dalamnya mencakup pula pcdc kata konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan yuridis sosiologis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara filosofis adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mcngembangkan diri dan kehidupannya dcngan memilih dan memilah nilai-nilai budaya yang berkembang di dalamnya yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Secara Yuridis memiliki tujuan untuk memperjelas dan melengkapi norma-norma hukum tentang pornografi dan mempertegas perbedaan sanksi-sanksi pidana atas setiap tindak pelanggaran serta dalam hal perbuatan yang dilakukan melibatkan anak-anak, Undang-Undang tersebut sangat diperlukan untuk tujuan pemberatan hukuman. Secara Sosiologis merupakan salah satu alat bantu masyarakat dalam mempertahankan tatanan kehidupan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara-cara yang mengganggu kepentingan umum. Berdasarkan teori-teori hukum hasil dari wawancara dengan narasumber bahwa peraturan terkait pornografi anak di masa mendatang agar dapat lebih mengutamakan fungsi pencegahan dengan menjelaskan secara eksplisit mengenai pornografi anak, menambahkan pengertian yang berbeda terhadap kecabulan tcrhadap anak, rornografi anak, dan juga memberikan sanksi kepada orangtua maupun kerabat ataupun orang lain terhadap informasi yang disebarluaskan di media sosial terhadap anak dengan cara melakukan konseling dari Lembaga pemasyarakatan atau dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar kita dapat melindungi anak dengan cara melakukan pencegahan sebelum terjadi suatu hal yang tidak dikehendaki