PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP PERDA KABUPATEN/KOTA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 137/PUU-XIII/2015

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi, merupakan suatu langkah pemerintah dalam menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan ataupun pelanggaran baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maupun dalam pengambilan kebijakan daerah kabupaten/kota, karena dalam era otonomi daerah sekarang ini, ada kecenderungan otonomi ditafsirkan sebagai kebebasan daerah untuk melakukan apa saja tanpa campur tangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan (tozeicht) merupakan kendali terhadap desentralisasi yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis mendapatkan gambaran serta menganalisis Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Bengkulu Terhadap Perda Kabupaten/Kota Setelah Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 serta menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota setelah Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam hal pengawasan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Pasal 251 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak membuat pengawasan pemerintah provinsi menjadi melemah dan pengawasan yang dilakukan lebih kepada pengawasan preventif dibanding sebelum keluarnya putusan Mahmakah Konstitusi tersebut. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota sebelum adanya putusan Mahmakah Konstitusi dan setelah adanya putusan Mahmakah Konstitusi adalah Pemerintah Kabupaten/Kota menganggap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi tidak sebesar ketika sebelum adanya putusan Mahmakah Konstitusi sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan menjadi melemah dan Putusan Mahmakah Konstitusi yang menguatkan bahwa kewenangan provinsi hanya sebatas pada pengawasan preventif membuat pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah Daerah provinsi Bengkulu hanya sebatas kepada pengawasan pada awal pembentukan perda