IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN KEPAHIANG DAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, dan hambatan yuridis penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian: persoalan tapal batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Hambatan Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah hambatan instrumen hukum, yakni sebagai berikut: terdapat inkonsistensi mengenai instrumen hukum penegasan batas daerah, dimana dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, instrumen hukum yang digunakan adalah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sementara dalam Pasal 3 ayat (5) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 instrumen hukum sebagaimana dimaksud adalah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, belum adanya keputusan menteri dalam negeri tentang Penegasan Batas wilayah, belum adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran batas wilayah dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003, meliputi bentuk sanksi, mekanisme penjatuhan sanksi, dan pemengku kewenangan penjatuhan sanksi, ketiadaan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran batas waktu penyelesaian sengketa dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, adanya instrumen hukum berupa peraturan bupati dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2003