TUMPANG TINDIH MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Terjadinya tumpang tindih materi muatan peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota dapat menimbulkan persoalan hukum, sebab jika tidak diatur dengan tepat maka kewenangan dalam implementasi (pelaksanaan) maupun penegakan (enforcement) peraturan daerah yang saling tumpang tindih tersebut menjadi bias, hal ini mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya aspek keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan, sebab terdapat dualisme pengaturan yaitu peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan daerah provinsi, dimana secara hierarki kedua instrumen peraturan daerah tersebut tidak setara, dimana peraturan daerah provinsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan daerah kabupaten/kota. Penelitian ini difokuskan pada persoalan tumpang tindih materi muatan peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam penelitian hukum ini juga berusaha untuk mendapatkan solusi terhadap pengaturan persoalan tumpang tindih tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa dibutuhkan kajian Naskah Akademik yang komprehensif dalam setiap pembentukan peraturan daerah, selain itu diperlukan pula upaya harmonisasi rancangan peraturan daerah yang secara holistik mengkaji rancangan peraturan daerah yang akan diberlakukan di daerah