KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Beberapa ahli sempat menyebut Fatwa MUI bukan hukum positif yang bisa dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Kini, muncul lagi istilah hukum positif’ yang berhubungan dengan fatwa. Dan, yang menjadi pokok perdebatan tersebut adalah kedudukan fatwa MUI dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila fatwa MUI disosialisasikan dan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat.Jenis penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah normatif (doctrinal), dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa Posisi dan kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengikat secara syariat (ilzan syar’i) terhadap umat Islam, tetapi belum tentu mengikat secara eksekusi (ilzan tanfizi), dan tidak mengikat pula apabila diterapkan kepada keseluruhan warga Negara yang didalam terdapat berbagai penganut agama dan kepercayaan, yang bukan hanya Islam saja. Namun, Fatwa MUI, dalam beberapa kasus menjadi bahan rujukan bagi lembaya yudisial, misalnya Mahkamah Agung, yang menerbitkan putusan tentang Ekonomi Syariah dan beberapa putusan lainnya mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Lalu, akibat hukum apabila Fatwa MUI yang diberlakukan lalu dilanggar oleh ummat islam menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang tertera dalam rumusan fatwa tersebut