PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERITAAN BERINDIKASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN PERS

Pers memiliki pengaruh yang kuat dalam menyebarluaskan informasi melalui berita. Dalam interaksinya dengan masyarakat, terdapat beberapa berita yang mengandung unsur-unsur delik pencemaran nama baik. Berkaitan dengan tindak pidana tersebut maka timbullah permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Terdapat perbedaan aturan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers yang berakibat pada perbedaan pihak yang bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers yang berindikasi delik pencemaran nama baik dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pers pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana dalam pemberitaan yang berindikasi delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers menggunakan alat cetak telah diatur didalam KUHP yaitu berdasarkan Pasal 61 dan 62 KUHP. Apabila penerbit dan pencetak memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal tersebut maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada penulis dan orang yang menyuruh cetak. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pada masa yang akan datang telah diatur dalam Pasal 753 dan 754 RUU KUHP