KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI: AKTUALISASI PEMIMPIN DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE (THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN REFORM BUREAUCRACY: ACTUALIZATION LEADER IN PUBLIC SERVICE TO GOOD GOVERNANCE)

Government and society have an equal role in managing state agencies through bureaucratic reform to establish a continuous improvement along with the principles of justice and goodness. The development of bureaucratic reform indicates that public services are still weak. Bureaucratic structures are too fat and excess employees, resulting in overlapping functions and authority. The high rates of corruption, collusion and nepotism conducted by unscrupulous bureaucrats has triggered the slow bureaucratic reform goal attainment. The role of the leader also affects the poor performance of the bureaucracy at various levels. Moreover, competent and professional leaders are still in a small number. The persistence of patrimonialism model (leader should be served instead of serving, raises employee who works based on the desire of the leaders, and not work based on consciousness that emerges from inside him/her), gives impacts on the weakness for services. The role of the leader as agents of change is to be able to restore public trust through transparency, accountability, competence, and quality of its human resources. This leadership model has the goal of creating a fair and good bureaucratic organization, as the realization of good governance. Keywords: leadership, bureaucratic reform, public service, good governance Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam mengelola lembaga negara melalui reformasi birokrasi, untuk membangun pola perbaikan secara bersama dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Perkembangan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa pelayanan publik masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang berlebih, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang. Tingginya angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum birokrat juga menjadi pemicu lambannya pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Peran pemimpin juga berpengaruh terhadap lemahnya kinerja birokrasi diberbagai tingkatan dan level. Sementara itu, pemimpin yang kompeten dan profesional belum banyak. Masih berkembangnya model patrimonialisme (dimana pemimpin harus dilayani dan bukan melayani, memunculkan pegawai yang bekerja atas dasar keinginan pemimpin dan bukan kesadaran dari dalam dirinya), akan berdampak terhadap lemahnya pelayanan. Peran pemimpin sebagai agen perubahan yaitu harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan pengelolaan birokrasi. Peran ini dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kepemimpinan seperti ini bertujuan menciptakan organisasi birokrasi yang adil dan baik sebagai aktualisasi pemimpin dalam penguatan kapasitas lembaga negara terhadap tujuan pemerintahan, yaitu good governance. Kata Kunci: kepemimpinan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, good governanc