Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 22 orang yang terdiri dari aparatur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Analisis data dilakukan dengan metode deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan ...
Penyederhanaan perhitungan pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para waji...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Hutma Farandika Pratama. E0008360. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TA...
Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui sosialisasi, tingkat pemahaman Wajib Pajak, respon Waj...
Peran pajak sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energy se...
Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya data bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik secara nasi...
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi peratur...
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi peratur...
Penelitian menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengenaan Paj...
Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan...
Penelitian ini dilatarbelakangi dari penetapan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar...
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah yaitu ...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Untuk ...
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ...
Penyederhanaan perhitungan pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para waji...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Hutma Farandika Pratama. E0008360. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TA...
Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui sosialisasi, tingkat pemahaman Wajib Pajak, respon Waj...
Peran pajak sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energy se...
Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya data bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik secara nasi...
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi peratur...
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi peratur...
Penelitian menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengenaan Paj...
Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan...
Penelitian ini dilatarbelakangi dari penetapan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar...
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah yaitu ...
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif J...
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Untuk ...
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ...
Penyederhanaan perhitungan pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan para waji...
Sumber penerimaan negara yang dilimpahkan langsung kepada Pemerintahan Daerah salah satunya adalah P...
Hutma Farandika Pratama. E0008360. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TA...