KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK DAERAH PERBATASAN: Relevansinya Program Pemberdayaan (Kajian di Kabupaten Keerom Provinsi Papua berbatasan dengan PNG)

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan dan relevansinya program pemberdayaan. Pendekatan dalam kajian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan demikian dimungkinkan diperoleh kedalaman informasi tentang kebutuhan dasar mereka. Informan dalam kajian ini ditentukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan mereka memahami secara baik kebutuhan masyarakat daerah perbatasan. Atas dasar itu, informan dalam kajian ini adalah aparat dari instansi terkait setempat Dinas Kessos Provinsi Papua & Kabupaten Keerom, serta aparat dari Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua . Sebagai alat analisis, digunakan kerangka teori pemberdayaan penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Hasil kajian menunjukkan, adanya ketidakberdayaan mereka sebagai sebab akibat yang saling berhubungan dari kemiskinan dan keterisolasian. Hal ini setidaknya terlihat, bahwa pada umumnya mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang minim, dan sarana-prasarana umum diantaranya: jalan, transportasi, komunikasi yang kurang memadai bahkan tidak tersedia yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat. Jika mengacu pada skala prioritas, maka papan (perumahan) yang pertama-tama perlu mendapat perhatian, yang disusul kemudian bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana umum berupa jalan, transportasi, penerangan listrik, serta sarana komunikasi (kebutuhan). Potensi alam yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi adalah: Jagung, Ubi Kayu, Sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Atas realitas itu, program pemberdayaan bagi penduduk di daerah perbatasan menjadi semakin relevan. Dalam kontek Depsos, program-program pemberdayaan melalui unit operasional terkait Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Pemberdayaan Keluarga, dan lainnya perlu lebih ditingkatkan dan dapat saling bersinergi