IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINANMELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH), DI KOTA GARUT, PROVINSI JAWA BARAT

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan agar setiap warga negara mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman. Menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), kabupaten Garut termasuk salah satu daerah tertinggal karena sebagian masyarakatnya memiliki Rumah Tidak layak huni. Maka penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program FM-RTLH-di Kabupaten Garut, mengetahui dan menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi. Pedekatan yang digunakan penelitian kebijakan (policy research) dengan menggunakan strategi “restrospective analysis”. Responden adalah pembuat kebijakan FM-RTLH di tingkat Kementerian (Kementerian sosial dan kimpraswil, Bappeda dan dinas sosial Provinsi dan kota. Pengumpulan data dilakukan dengan teknikwawancara mendalam (in-depth interview) dan focus group disscussion (FGD).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awalnya tahun 2010 kebijakan penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI di Kabupaten Garut tertuang dalam strategi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui program FM-KUBE, dan sejak tahun 2011 prioritas pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Pendanaan program terdiri dari Anggaran Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan pihak swasta. Implementasi Program FM-RTLH menunjukkan : (1) belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran, (2) belum jelas kualifikasi pendamping program, tahapan pelaksanaan program belum runtut dan belum semua tahapan dilaksanakan Hal tersebut terjadi disebabkan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program RTLH hanya sampai pada tataran provinsi. Sedangkan pemahaman pembuat kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan program FM-RTLH kurang karena sosialisasi Pedoman belum ada dalam perencanaan. Implementasi program FM-RTLH di tingkat Kabupaten Garut tidak melalui sosialisasi dari instansi pusat namun sesuai arahan pendamping.Rekomendasi untuk Pemerintah pusat, yakni sinergitas program lintas sektoral di tingkat pusat dan tingkat kabupaten (Dinsosnaker, Kimpraswil, PLN, Pertanahan, Pemda). Terbitnya legalitas program di tingkat kabupaten Garut dan Pemerintah provinsi Jawa Barat. . Kata kunci: implementasi kebijakan, kemiskinan, rumah tidak layak huni