TATA CARA PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI E-SPT MASA PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH

RINGKASANPenulis melakukan Kerja Praktek pada Dinas Perhubungan Aceh yang beralamat di Jalan Mayjen T.Hamzah Bendahara NO.52, Banda Aceh. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan sejak bulan 17 September hingga 19 November.Tujuan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Dinas Perhubungan Aceh untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang sesuai dengan undang-undang. Direktorat Jenderal pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampain Surat Pemeberitahuan Dalam Bentuk Elektronik. Pemakain aplikasi ini baru dimulai pada tahun 2018.Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan pengamatan. Hasil penulisan LKP ini menyimpulkan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa pada Dinas Perhubungan Aceh dilakukan dengan tahapan; Login ke aplikasi e-SPT Masa, kemudian memilih masa pajak yang akan kita isi, selanjutnya memilih SPT untuk diedit agar kita dapat mengisi SPT. Berikutnya memilih daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh final Pasal 4 Ayat (2), sesuai dengan transaksi yang terjadi, kemudianm mengisi data Wajib Pajak yang akan kita potong setelah itu kita dapat mengisi angka yang akan kita potong sesuai dengan kualifikasi usahanya, selanjutnya menyimpan data yang telah kita isi dengan cara memilih Lapor Data SPT ke KPP kemudian tekan OK dan secara otomatis maka data yang tadi sudah diisi tersimpan di aplikasi e-SPT masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Data yang telah di isi pada aplikasi e-SPT Masa dilaporkan pada web resmi pajak, dengan cara data yang di isi tersebut dipindai dan ubah dalam bentuk pdf lalu dari pdf baru dimasukkan kedalam web resmi pajak. Pemakaian aplikasi e-SPT Masa pada Dinas Perhubungan Aceh sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampain Surat Pemeberitahuan Dalam Bentuk Elektronik