PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BLORA

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berperan penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten Blora dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan, di samping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah, hambatan apa saja yang dihadapi dan solusi apa yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui solusi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data sekunder melalui bahan kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, jelas, dan rinci dalam mendeskripsikan atau menggambarkan sikap atau pendapat dari sumber data dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa BPPKAD Kabupaten Blora, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Wewenang BPPKAD Kabupaten Blora adalah perumusan kebijakan tekhnis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam peningkatan APBD saat ini dibagi menjadi hambatan dari luar dan dalam. Solusi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera