PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS MENINGGALNYA PASIEN AKIBAT PENELANTARAN OLEH RUMAH SAKIT

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk mengubah statusnya menjadi korporasi. Adanya kekosongan hukum yang tumpang tindih terjadi dalam hal tindak pidana penelantaran dilakukan oleh rumah sakit. Aturan yang memuat ketentuan khusus tidak merumuskan tindakan penelantaran secara luas, sementara aturan yang memuat ketentuan umum justru tidak merumuskan subjek korporasi yaitu rumah sakit. Permasalahan pertama, bagaimakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit dalam hukum positif Indonesia saat ini. Permasalahan kedua, bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan serta dokumen terkait. Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan narasumber di bidangnya. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit dalam hukum positif Indonesia saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sifat komulatif-alternatif. Sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, dan pencabutan status badan hukum. Sementara pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya pasien akibat penelantaran oleh rumah sakit di masa yang akan datang, dapat merujuk RKUHP 2018 yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dan merumuskan tindak pidana penelantaran secara tersendiri