PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT SARIAWAN ALBOTHYL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Obat adalah zat yang diberikan untuk keperluan diagnosis, terapi, penyembuhan, penurunan, dan pencegahan penyakit. Namun ternyata saat ini ada obat yang mengandung bahan berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi yang beredar di masyarakat, hal ini jelas memberikan kerugian kepada konsumen. Beredarnya obat yang mengandung bahan berbahaya tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana peran serta pengawasan pemerintah atas beredarnya obat sariawan albothyl yang mengandung bahan berbahaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya obat sariawan albothyl yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui peran dan pengawasan pemerintah atas beredarnya obat sariawan albothyl yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara, serta metode analisis kualitatif sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumenbaik secara preventif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dan secara represif melalui penarikan obat albothyl dari peredaran. Perlindungan hukum ini belum efektif karena pelaku usaha tidak sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut, khususnya dalam pembuatan obat, serta penarikan obat terlambat dilakukan. Peran dan pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun pengawasan yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana dalam mengawasi peredaran obat. Pelaku usaha seharusnya beritikad baik dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pembuatan obat agar konsumen terhindar dari kerugian yang dapat terjadi. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana dalam mengawasi peredaran obat