TINJAUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan mempertahankan legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Proses pelaksanaan eksekusi pidana mati selalu mengundang kontroversi terkait dengan HAM sebagai hak terpidana untuk hidup dan tidak langka ditemui beberapa hambatan yang menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana tindak pidana narkotika dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan hasil wawancara sebagai data utama dan data sekunder berupa buku dan peraturan hukum yang berkaitan sebagai data pendukung. Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini digunakan prinsip-prinsip serta fungsi dan tujuan dari hukum pidana dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa proses eksekusi pidana mati di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2/PNPS/1964 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER. Hambatan utama dalam terjadinya penundaan eksekusi pidana mati dikarenakan terpidana mati tindak pidana narkotika mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan pengampunan dari Presiden (Grasi) yang kadang dimanfaatkan untuk menunda eksekusi