Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Mutu Peserta Didik Di Wilayah Kerja UPT PPD Kecamatan Sebuku

Implementasi kebijakan standar kompetensi guru dalam peningkatan mutu peserta didik di wilayah kerja UPT PPD Kecamatan Sebuku belum optimal karena terkendala oleh faktor komunikasi dan sumber daya berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, menganalisis implementasi kebijakan standar kompetensi guru dalam peningkatan mutu peserta didik wilayah kerja UPT-PPD di Kecamatan Sebuku dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan standar kompetensi guru dalam peningkatan mutu peserta didik di wilayah kerja UPT -PPD di Kecamatan Sebuku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala UPT PPD Kecamatan Sebuku, Kepala Sekolah, dan Guru di wilayah kerja UPT-PPD di Kecamatan Sebuku, Komite Sekolah. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan standar kompetensi guru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. HasH dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar kompetensi guru di UPT PPD Kecamatan Sebuku, dilakukan mulai dengan dilakukannya musyawarah yang melibatkan seluruh pegawai UPT, kepala sekolah, dan komite sekolah. Musyawarah menghasilkan program yang akan dijalankan dalam satu semester, personil yang bertanggung jawab, dan persiapan sarana dan prasarana. Pelaksanaan implementasi kebijakan kompetensi guru terwujud dalam bentuk program-program sebagai berikut : workshop, kelompok kerja guru (KKG), pembinaan, kegiatan sosial, pelatihan komputer, dan studi mandiri. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru di UPT PPD Kecamatan Sebuku, ada dua yaitu faktor pendukung dan penghambat a) Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru ini yaitu : peran Kepala UPT yang bertanggung jawab penuh dalam setiap kegiatan. Selain itu komunikasi yang baik antara guru dan pihak UPT, dan respon positif dari guru terhadap beberapa kegiatan peningkatan kompetensi juga mendukung kesuksesan implementasi, dan b) Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru ini yaitu: Kurang komunikasi karena kondisi geografis yang sulit, kurang menguasai TJK, Jauhnya jarak tempuh guru ke sekolah, rendahnya minat guru dalam kegiatan yang menggunakan biaya pribadi