Efektivitas Koordinasi Dalam Pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal Untuk Kepentingan Fiskal Di Kabupaten Bangka Tengah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu bidang tanah di Kabupaten Bangka Tengah memiliki 3 data (referensi) nilai yang menggambarkan nilai pasar tanah yaitu yang tertuang dalam 1.) Peta ZNT BPN sebagai dasar pengenaan PNBP, 2.) NPOP yang merupakan harga transaksi dalam Akta Jual Beli PPAT sebagai dasar pengenaan BPHTB, serta 3.) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang didasarkan pada harga pasar, harga transaksi, atau nilai pasar suatu bidang tanah atau properti. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah efektivitas koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan DPPKAD dalam pengadaan Peta Zona Nilai Tanah Tunggal untuk kepentingan fiskal di Kabupaten Bangka Tengah?. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat koordinasi tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh kedua instansi tersebut pada umumnya belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor pendukung koordinasi tersebut, adatah (a) adanya peluang pengguna Peta ZNT selain BPN, (b) gejala adanya political will pengadaan Peta ZNT Tunggal oleh multi pihak yang berkepentingan, dan (c) memungkinkan dilakukan secara teknis. Faktor-faktor penghambatnya berkaitan dengan yang diterima oleh pemangku kepentingan, yaitu (a) pihak Kantor Pertanahan terkait dengan skala Peta ZNT yang tidak berbasis bidang sehingga mempersulit dalam proses pelayanan, (b) pihak PPAT terkait dengan tambahan tugas membuat sketsa lokasi bidang tanah yang dimohon karena menambah pekerjaannya, ketidakjelasan determinasi waktu layanan informasi nilai tanah dari Kantor Pertanahan menyebabkan ketidakjelasan waktu layanan, dan adanya verifikasi nilai tanah dari DPPKAD menyebabkan ketidakpastian pelayanan; (c) pihak masyarakat berkaitan dengan nilai tanah yang tidak rasional