Implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namu belum melakasakan ketentua sesuai dengan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran dan samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau rumah makan yang baru dan yang telah lama, sehingga juga dapat mengurangi pemasukan kepada PAD. Oleh karena itu perlunya sebuah penelitian terhadap permasalahan tersebut khususnya mengenai 1) Implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya 2) Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di Kota Palangka Raya. . Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode yuridis Empiris, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan di tambah 3 informan dari pelaku usaha pemilik rumah makan dan cafe. Untuk pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan collection, reduction, display dan conclusions. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih ada pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut seperti SM yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, kemudia GB yang pada awalnya telah melakukan pembayaran namu sudah tidak dilanjutkan lagi dengan argumnetasi sudah tidak pernah di pungut lagi oleh BPPRD ke rumah makannya, sedangkan IR telah menerima formulir yang berisi pembayaran pajak namu tidk dilakukan dengan alasan bahwa tidak adanya penjelasan lebih lanjut dan akibat hukum yang di dapat bagi para pelaku usaha yang tidak menerapkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 masih belum pernah di terapkan sehingga hal ini yang akhirnya membuat para pemilik rumah makan merasa tidak khawatir jika tidak membayar pajak atau menjadi wajib pajak, sebagaimana pasal 30 sampai pasal 33 peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 sudah sangat jelas memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang melanggar ketentuan peraturan tersebut. ABSTRACT This study was set in the background by still the original criminal who had been qualified as your tax taxpayer hasn't done as much as the rule of the section 20 in 2014 on the restaurant tax and the side is also a lack of surveillance and a casual restaurant ora new feeding house, so that it can also reduce the income to the pad. Thus the need for a study of the problem especially concerning the 1) implementation of the number 20 of 2014 area tax administration of the restaurant tax in the city of palangka raya 2) as a result of the law for business people who did not act in the city of the 20th year 2014 in the city of Palangkaraya. This study was a field study, using the method of empirical method, the method of consolidating the data with observation, interviews and documentation implementation of the municipal office number 20 in 2014. The subject in this study is one of the tax authority employees and the territory and plus three informants from the owner of the diner owner's restaurant and cafe. For data endorsement used was a source triangulation technique and then analysed through the stage of collection, repurchase, display and conclusions. According to the results of the study, it may be concluded that there were still qualified individuals who were qualified as taxpayers but do not carry out the obligations as if they did not know the rule of the area, then the first of which had been made payments but did not go back to the point of having never been reclaimed by the BPPRD to the restaurant. Whereas it has accepted a form that demands tax payments but does not make taxes on the basis that there is no further explanation by any and the law enforcement agencies in the process that does not apply for businesses that do not apply the rule of the number 20 years of 2014, it has still not been implemented so that it will ultimately make the owners of the food eat worry not to pay taxes or be obligated to tax it, As stated in chapters 30 to article 33 of the rule of the 20th year of 2014, it has clearly been especially clear to strict penalties for both taxes and tax officials who violate the terms of the ordinance