Studi kritis biaya kesejahteraan pendidikan anak pasca perceraian orang tua dalam kajian undang-undang nomor 4 tahun 1979 dan hukum islam

Rusaknya tali pernikahan bukan berarti harus merusak masa depan anak, yakni adanya anak pascaperceraian orang tuanya yang tidak dapat mendapatkan pendidikan. Kewajiban seorang ayah ataupun ibu terhadap kesejahteraan anak, baik masih dalam terikat pernikahan maupun pascaperceraian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:1.Bagaimana problematika pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian yang terjadi di masyarakat?, 2.Apa saja faktor kelalaian orang tua dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian berdasarkan prespektif Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan perspektif hukum Islam?, 3.Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua implementasi kajian Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 dan hukum Islam?. Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (Library Research), Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalil Al Qur’an dan hadis, menggunakan teori Pendidikan anak, teori tanggung jawab, teori Walfare State, teori maslahah al mursalah, kemudian mengkolerasikannya dengan singkronisasi dengan tujuan hukum Islam yaitu (maqashid syariah). Hasil penelitian ini ialah (1)Anak korban perceraian orang tua menjadi tidak diperhatikan secara penuh lagi kesejahteraannya bahkan lalai dalam bertanggung jawab kepada anak dalam hak primernya berupa biaya pendidikan sehingga banyak anak pascaperceraian putus sekolah, (2) Faktor kelalaian orang tua dalam pelaksanaan biaya kesejahteraan pendidikan anak pascaperceraian orang tua di masyarakat, terbagi menjadi 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. (3) Pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak menurut Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah, karena anak merupakan anugerah dari Allah SWT., yang harus dilindungi orang tualah yang memiliki tanggung jawab atas pembiayaan kesejahteraan anak baik dalam pernikahan ataupun pasca perceraian, karena pada hakikatnya anak memiliki talian nasab yang tidak dapat diputus, dan bersifat mutlak. Pelaksanaan biaya kesejahteraan anak pasca perceraian orang tua dalam hal ini bertujuan melindungi maqasid syariah primer (dharuriyyah) yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya, ”Kemudaratan harus dihilangkan. ABSTRACT A broken strap wedding does not mean having to ruin the future of the child, namely the existence of a child after divorce parents who are unable to get an education. The obligations of a father or mother against child welfare, both still in the marriage or after divorce are tied. Based on the background of the problem, then the problem is formulated as follows: 1. What is the cost of implementing its children's education welfare pascaperceraian that occur in the community?, 2. What are the factors of elderly people to negligence in the implementation of the welfare costs of child education pascaperceraian based on perspective Act No. 4 of the year 1979 and the perspective of Islamic law?, 3. How can efforts in tackling the implementation cost of the welfare of children education parents pascaperceraian implementation study of Act No. 4 of the year 1979 and the Islamic law?. This type of research is the research library. Researchers using qualitative methods is descriptive-analysis by identifying the Act No. 4 of 1979 year of child welfare, and compile Islamic law (KHI) the proposition of the Qur'an and Hadith, using children's education theory, theory, theory of liability Walfare State, theory maslahah al mursalah, then mengkolerasikannya with the singkronisasi with the aim of Islamic law i.e. maqashid syariah. The results of this research are (1) Children victims of divorce parents become unnoticed in full kesejahteraannya negligent in even more accountable to the child in the primary rights in the form of tuition fees so that many children pascaperceraian dropouts, (2) factor of negligence of parents in the implementation of the welfare costs of the education of pascaperceraian parents in the community, is divided into two factors i.e. internal factors and external factors, (3) the parties liable and responsible for the implementation of the fulfillment of the rights of the child according to the Act No. 4 of 1979 year of child welfare, and compile Islamic law are the parents, society and the Government, because the child is the grace of the Almighty God, who should be protected tualah people who have responsibility for the financing of child welfare in either marriage or a post divorce, because children have in fact forbidden to post that cannot be terminated, and are absolute. The implementation cost of child welfare post divorce of parents in this regard aim at protecting the maqasid Sharia primer (dharuriyyah) i.e. religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), intellect (al-aql hifz), descent (hifz al nasl), and treasure (hifz al-mal) in accordance with the rules of Fiqh which means, " Danger has to be removed