ABSTRAK DINITA APRININGTYAS FAHMI (1504176). PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA (Studi Kasus Implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri) Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia. Namun, dengan kuantitas TKI asal Kabupaten Cianjur penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Cianjur masih menimbulkan masalah, mekanisme perlindungan TKI di Cianjur diatur dalam Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Cianjur Ke Lu...
Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup...
Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari be...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Dalam sistem pemasyarakatan narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan Hak Asas...
Asas praduga tak bersalah dimuu dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepe...
Skripsi ini berjudul “Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri K...
Latar Belakang Masalah, Kurikulum merupakan ruh dalam sebuah pendidikan.Untuk memperbaiki dan menin...
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembina...
ABSTRAK PUTRI AYU APRILIA SOLEKAH. C.0511024. 2015. Sejarah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Tahun 19...
Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan...
Skripsi inimenjelaskan implementasi peraturanNagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
ABSTRAK Salah satu jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKK ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup...
Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari be...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Dalam sistem pemasyarakatan narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan Hak Asas...
Asas praduga tak bersalah dimuu dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepe...
Skripsi ini berjudul “Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat Di Puskesmas Perawatan Kembang Seri K...
Latar Belakang Masalah, Kurikulum merupakan ruh dalam sebuah pendidikan.Untuk memperbaiki dan menin...
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembina...
ABSTRAK PUTRI AYU APRILIA SOLEKAH. C.0511024. 2015. Sejarah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Tahun 19...
Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan...
Skripsi inimenjelaskan implementasi peraturanNagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
ABSTRAK Salah satu jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). JKK ...
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PE...
Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup...
Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari be...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....