Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Skripsi ini merupkan hasil dari penelitian lapangam tentang “ Analisis Siyasah Dustuariyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? dan bagaimana analisis siyasah dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualititatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungakan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi LKD dengan masyarakat maupun antar lembaga, kurang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan Desa ini karena beberapa hal seperti kurangnya keterampilan dan motivasi pengurus, dan masih rangkap jabatan dengan lembaga kemasyarakatan lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra Pemerintahan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, tetapi pada kenyataannya LKD belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Penulis mengharapkan untuk kedepannya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lebih optimal dalam menjalankan tugasnya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat