CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Dalam mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan, gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adanya kekosongan pengaturan pada pengujian perkara constitutional complaint membuat cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Sehingga, penambahan kewenangan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan Al- maṣlaḥah dan hermeneutika hukum menjadi sangat penting untuk diteliti. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka dengan studi literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Al- maṣlaḥah dan yuridis-hermeneutics. Sumber sumber data yang digunakan yakni sumber primer, sekunder, dan tersier, meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, buku karya I Dewa Gede Palguna yang berjudul Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan MK yang relevan. Mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi adalah dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi rumusan open-ended sehingga membuka kemungkinan dilakukannya penambahan kewenangan melalui Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menerima perkara constitutional complaint ketika pemohon sudah menggunakan segala upaya hukum yang ada atau bahwa tidak ada upaya hukum lain yang tersedia (exhausted)