KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KARTU SAKTI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA TAMANMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN)

Kebijakan pemerintah merupakan suatu aktifitas publik yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Pada dasarnya kebijakan itu memiliki suatu proses dengan jangkauan yang luas dan sama rata. Terkait kebijakan pemerintah yaitu program Kartu Sakti terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang saat ini sedang dibagikan ke berbagai daerah maupun wilayah tertentu. Kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti masih banyak mengandung kontroversi di masyarakat karena kebijakan ini akan dianggap gagal apabila sampai di tangan orang yang salah. Penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kartu Sakti Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Di Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman)” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah tentang program kartu sakti dalam pandangan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dilihat dari konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) di desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dan konsep kesejahteraan dalam perspektif siyasah dengan menggunakan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Tamanmartani dengan menggunakan data prosentase dalam diagram kemudian dianalisis dengan mendiskripsikan fenomena tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menurut keadilan sosial Sayyd Quthb maka kebijakan ini tidak adil dan tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam. Keadilan sosial akan tercapai apabila kesejahteraan juga tercapai. Fenomena menunjukkan kebijakan tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terjadinya kesalahan data yang muncul pada saat kartu diluncurkan. Walaupun pihak birokrasi desa sudah memberikan revisi data terbaru namun justru yang muncul data lama. Aparat desa juga sudah melaporkan kepada birokrasi pemerintahan namun sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai kartu sakti tersebut. Kartu sakti juga tidak efektif dilaksanakan, dikarenakan kartu yang tidak tepat sasaran berakibat pada penggunaan dan pemanfaatan kartu pula. Banyak kartu-kartu yang sudah di tangan masyarakat namun belum bisa digunakan. Kebijakan ini tidak mencerminkan konsep kesejahteraan dalam politik Islam dikarenakan kebijakan yang seharusnya diberikan kepada rakyat secara gratis namun pada kenyataannya untuk KIS masih membayar bagi pengguna yang ingin mendapatkan kartu-kartu itu. Konsep kesejahteraan dalam Islam mengatakan bahwa setiap pemimpin mempunyai tugas untuk selalu memberikan hak-hak kebutuhan dasar rakyat