Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan Nafkah Mut’ah

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby Tentang Penambahan Nafkah Mut’ah” merupakan hasil penelitian lapangan dengan rumusan masalah: apa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah mut’ah dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah mut’ah. Data penelitan dihimpun dengan dua teknik, yaitu dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby serta penelaahan dari beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas dan wawancara langsung terhadap ketiga Majelis Hakim serta Panitera. Data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik editing, organizing dan analyzing selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah mut’ah dari 1 juta menjadi 7 juta didasarkan pada lamanya mereka berumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan pekerjaan suami yang tidak memiliki gaji tetap. Dalam hal ini, seharusnya hakim melihat kondisi suami terlebih dahulu sebelum memutusnya; kedua, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Nomor 518/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penambahan nafkah mut’ah tersebut tidak sesuai dengan pasal 160 KHI tentang besarnya mut’ah yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena mut’ah hanya merupakan suatu pemberian sebagai penghibur saja, dengan itu besarannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan suami bukan atas dasar kemauan istri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran kepada para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan untuk lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta memperhatikan kondisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat supaya putusannya sesuai dengan rasa keadilan