Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian: studi kasus di kantor urusan agama kecamatan Gunung Anyar kota Surabaya

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir setalah Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan dengan wali hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian.Data dalam penelitian ini dihimpun dengan dua teknik yakni wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditanyakan kepada kepala KUA Gunung Anyar. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pertama, pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian didasarkan pada pertimbangan kepala KUA dengan berpedoman pada hadis dari ‘Aisyah ra tentang wali hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dengan menafsirkan kata tidak ada wali nasab karena calon mempelai perempuan lahir setelah perecraian; kedua, pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian telah sesuai dengan hukum Islam, sebab anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya yang berarti nasab antara dirinya dan ayahnya telah terputus, begitupun dalam hal perwalian hingga akhirnya wali hakim yang akan menjadi wali dalam pernikahannya.Dari kesimpulan di atas, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnnya status pernikahan dan status anak yang sah dimata hukum positiv agar hal seperti ini tidak terulang kembali dan hendaknya kepada pihak-pihak yang terkait meluruskan kembali mengenai penafsiran kata ”tidak ada wali” pada peraturan yang ada dengan memberi tambahan kata tidak ada wali nasab dikarenakan anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah dan mengahruskan nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya