FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksannan fidusia khususnya benda bergerak. BMT Bangun Rakyat Sejahtera merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa pembiayaan. Untuk dapat memperoleh dana pembiayaan maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengharuskan debitor untuk memberikan agunan sebagai objek jaminan. Diantaranya adalah Jaminan Fidusia yang dalam penerapannya sarat dengan masalah seperti kredit macet. Adalah sebuah keniscayaan bahwa keadaan debitor selalu menjadi pertimbangan kreditor yang mengadakan perjanjian kredit tersebut sekalipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan undang-undang. Penelitian dilakukan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa benda bergerak, dan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi para pihak dan upaya penyelesaian dari pembiayaan atau kredit yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam prakteknya mengutamakan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor. Apabila pinjaman kurang dari 10 juta rupiah maka hanya dilakukan secara bawah tangan saja. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 10 juta rupiah, maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta melakukan pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris saja dan sebagian yang didaftarkan hingga ke Kemenkumham. Hal ini belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana semua objek jaminannya harus didaftarkan tanpa kecuali. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama jika terjadi masalah dalam pembiayaan dan upaya dalam mengatasinya, dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikannya atau BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukannya secara kekeluargaan untuk bermusyawarah untuk mengambil tindakan selanjutnya