IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN ALUN-ALUN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima dikawasan alun-alun sesui Perda No.5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Keberadaan PKL di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo memberikan sisi positif yaitu dapat memajukan perekonomian daerah melalui rettribusi dan meminimalkan tingkat pengangguran. tetapi di sisi lain Kabupaten Ponorogo juga sudah lama tidak mendapatkan Piala Adipura, hal ini disebabkan karena berkembangnya sektor informal diantaranya pedagang kaki lima yang memberikan beberapa masalah lingkungan seperti masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kemacetan lalu lintas. Penelitian menggunanakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan pemahaman seara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang di kaji. Proses penulisan diawali dengan pengumpulan data dengan melakukan survey dilapangan dan identifikasi. Temuan-temuan dilapangan ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori. Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa terdapat tata tertib yang harus di patuhi oleh para PKL diantaranya jam buka berdagang, lapak harus di bersihkan saat tutup berjualan, kerja bakti membersihkan Alun-alun setiap sebulan sekali, selain itu adanya rencana relokasi bagi sebagian PKL berada di kawasan alun-alun karena rencana penataan alun-alun akan dibuat wisata yang menyediakan makanan dan minuman serta pernak pernik khas Ponorogo dan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di alun-alun sudah mulai di terapkan oleh PKL terkait tata tertib yang telah di tetapkan, tetapi untuk proses relokasi belum dilakukan karena masih dalam proses perencanaan. Proses implementasi penataan dan penertiban PKL terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu adanya pro dan kontra dari pemerintah dengan PKL yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan dan Penertiban, PK