UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan publik. Paradigma yang terbentuk di masyarakat selama ini adalah kualitas pelayanan publik yang masih belum mampu memenuhi harapan sehingga tingkat kepuasan masyarakat rendah dengan ditandai banyaknya keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak terjangkau, maupun sikap petugas yang kurang bersahabat. Dalam merespon hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Puhpelem terhadap masyarakat, selalu mengacu pada aturan formal sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Sehingga jika ada permohonan pelayanan akan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berbelit-belit karena ada acuan formal yang tertulis pada papan di ruang pelayanan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas syarat dan ketentuan yang berlaku dalam mengajukan permohonan. Jika terjadi keluhan atas pelayanan, selain disediakan kotak saran masyarakat juga dapat menyampaikan kepada petugas secara langsung yang akan memberikan tanggapan dan penjelasan secara gamblang terhadap permasalahan yang terjadi. Dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan lebih meningkat. Namun demikian, masih terdapat kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, yaitu jauhnya jarak wilayah Kecamatan Puhpelem dari ibu kota kabupaten dan terletak di pelosok pegunungan serta jumlah personil yang sangat terbatas sehingga kadang terjadi gangguan teknis di dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi, Mutu, Kecamata