PELAKSANAAN FUNGSI REKRUITMEN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN PONOROGO)

Kata Kunci : fungsi rekrutmen , Partai Amanat Nasional Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik yang harus dilaksanakan. Dengan dilaksanakan fungsi rekrutmen partai politik akan mendapatkan basis massa dan kader. Agar pelaksanaan rekrutmen politik terlaksana maka perlu dilakukan dengan prosedur, tahapan, dan pola yang jelas dan terstruktur sehingga menghasilkan kader yang berkualitas. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik Partai Amanat Nasional di Ponorogo yang kemudian dapat di verifikasi ke dalam sub.pembahasan sebagai berikut: Bagaimanakah prosedur, tahapan-tahapan, pola rekrutmen politik?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dalam Partai Amanat Nasional kabupaten Ponorogo yang kemudian lebih di verivikasi kedalam sub-pembahasan sebagai berikut: Untuk mengetahui prosedur, tahapan dan pola rekrutmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi partai politik (studi pada Partai Amanat Nasional). Dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, wawancara, observasi. Informan dalam penelitian ini adalah ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional , badan pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, serta anggota/kader Partai Amanat Nasional yang dipilih secara acak oleh peneliti. Dengan menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman di perolehlah hasil bahwa PAN mengunakan prosedur terbuka meskipun pada kenyatannya dari 32 bakal calon hanya 9 calon yang berasal dari luar partai. Tahapan yang harus di laksanakan, dari sertifikasi memperlihatkan bahwa 28,125% calon legislatif belum mengikuti pengkaderan, selebihnya partai lebih mengedepankan kepentingannya; tahapan yang kedua yaitu penominasian cenderung pada kekuatan yang dimiliki oleh calon, kekuatan pemilih, dan kurangnya kader yang memenuhi syarat yang ada di partai itu sendiri seperti: usia, ijazah, jabatan di partai, keaktifan, loyalitas, massa, dan status kader atau non kader; untuk tahapan yang ketiga yaitu penyeleksian cenderung kearah adanya dukungan finansial sesuai dengan kesepakatan memperoleh kemenangan bersama dengan pemberian kompensasi pada calon yang kalah. Pola yang digunakan dalam rekrutmen politik juga cenderung kearah latihan, petronage, dan koopsi. Meskipun mewajibkan adanya pelatihan calon bisa lolos jika memiliki relasi dan kekuatan finansial yang memadai. Sedangkan koopsi adalah jalan lain untuk melengkapi persyaratan dari KPU