Pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan hutang modal dari Pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh Pemerintah

Penelitian Ini berlatar belakang masalah pertanggung jawaban koperasi terhadap pelunasan Hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah serta akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal Dari Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif (Perundang-undangan). dengan mengunakan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional), Data yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori kewenangan (authoritythrory), Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas Hukum.Hasil penelitian ini menunjukan koperasi yang tidak dapat dibubarkan antara lain karena koperasi tersebut masih tersangkut masalah pinjaman model dari pemerintah yang tidak ada pertanggungjawaban nya dari koperasi tersebut, sehingga dengan kata lain sampai hari ini belum satupun koperasi yang dapat dibubarkan terkait pinjaman modal yang digulirkan oleh pemerintah dengan kata lain baik pemerintah di tingkat daerah hingga pusat tersekesan melakukan pembiaran dengan kucuran dana yg milyaran. Jika mau dipertanggungjawabkan masalah ini dapat diselesaikan pula secara hukum dipengadilan. Karena ketidakjelasan dana yang ada. Dan tidak dapat di pertanggungjawabkan