Analisis putusan pengadilan negeri Pangkalpinang nomor 102/pid.b/2016/pn-pgp terhadap tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil

Pemalsuan adalah segala wujud perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan proses analisis peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara sebagai data pendukung. Analisis putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemalsuan BPKB mobil ini menarik ditelaah lebih mendalam di mana pada dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusannya banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Pada dasar pertimbangan hakim ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim mengapa menjatuhkan sanksi pidana kepada Prayitno Fransisco alias Dino pada Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengeruhi penjatuhan putusan pidananya. Berdasarkan hasil dari penelitian di atas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat BPKB mobil dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis serta dalam menjatuhkan putusannya hakim menggunakan sistem alternatif yang dianut pada KUHP, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah berpatokan pada aturan-aturan hukum dan kepentingan masyarakat