Penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Pangkalpinang adalah tentang keberadaan juru parkir tidak resmi, yang bertindak secara sendiri sebagai juru parkir, tanpa adanya tanda pengenal, dan tidak menyerahkan karcis parkir. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang dan Peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam menangani juru parkir tidak resmi. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis- Empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis antara lain dengan cara pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara, Kemudian Teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan sanksi terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah sanksi ringan, seperti pemanggilan, peringatan, dan pembinaan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomasi dalam melakukan pencegahan dengan melakukan patroli, melaksanakan razia, memberikan peringatan. Penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal, karena sanksinya yang berupa pidana denda masih kurang efektif dan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam menangani juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah upaya pencegahan dan upaya penindakan