Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan barang terpendam atau harta karun bawah laut perairan belitung ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah laut perairan Belitung atau BMKT merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana, seperti mengambil barang milik negara tanpa izin, menjual ke kolektor untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan atau pencurian benda cagar budaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah laut atau BMKT yaitu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kebudayaan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sulitnya untuk menegakkan tindak pidana tersebut karena masih adanya tumpang tindih aturan mengenai BMKT tersebut. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum yaitu mulai dari faktor hukum dan perundang-undangan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaa